c Pengadaan Pengadaan perlengkapan /barang sekolah meliputi buku, alat kantor dan alat pendidikan, perabot, bangunan, dan tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. disitah oleh pihak bank,saya sudah berusaha kesana kemari untuk mencari uang agar perusahaan saya tidak jadi disitah oleh pihak bank dan akhirnya saya nekat untuk
SELAMAT DATANG DI URUSAN PERLENGKAPAN & RUMAH TANGGA Ridlo Setyono, Kaur. Perlengkapan Rumah Tangga & Inventarisasi Aset URUSAN PERLENGKAPAN, RUMAH TANGGA DAN INVENTARISASI ASSET BAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG Menyediakan kebutuhan alat tulis kantor dan mebeler hingga pelaporannya, pengelolaan peminjaman auditorium dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan serta pelayanan yang bersifat periodik pelayanan pembagian almamater, perlengkapan wisuda, dan kalender dan yang bersifat insidental memfasilitasi sarana dan prasarana event-event di Universitas Muhammadiyah Malang, merupakan rutinitas yang harus dilakukan oleh urusan perlengkapan, rumah tangga, dan inventarisasi asset. Seorang kepala urusan ditunjuk untuk memberikan komando dan mengatur hal-hal yang menjadi rutinitas. Kepala urusan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 6 orang staf yang dibagi dalam beberapa bagian sesuai dengan kompetensinya masing-masing serta bekerja secara sinergi untuk saling melengkapi. Tugas pokok dalam urusan ini pada dasarnya dapat dibagi dalam dua hal, perlengkapan dan rumah tangga serta inventarisasi asset. Tugas Pokok Urusan Perlengkapan, Rumah Tangga, dan Inventarisasi Asset Melakukan rekapitulasi permohonan ATK dari unit kerja dan fakultas Merencanakan pemesanan dan pengadaan ATK kepada rekanan Mencatat penerimaan dan pendistribusian ATK Membuat laporan ATK secara berkala Melakukan penjadwalan peminjaman/pemakaian auditorium dari unit kerja, fakultas dan lembaga intra Melayani pengambilan jas almamater, kalender dan kelengkapan wisuda Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran jas almamater dan kelengkapan wisuda Melakukan perawatan kelengkapan wisuda mahasiswa dan jajaran senat universitas Membantu menerima laporan dan informasi yang terkait dengan urusan kendaraan, instalansi dan maintenance serta kebersihan dan taman. Melakukan perbaikan mebeler dan peralatan lain Merekapitulasi pengajuan permintaan mebeler dari unit kerja dan fakultas Melakukan identifikasi dan pengecekan lapangan berdasar surat pengajuan mebeler Melakukan pengecekan inventaris melalui surat yang dikirim ke setiap unit kerja dan fakultas Membuat laporan inventarisasi secara periodik Standar Operasional Prosedur SOP Urusan Perlengkapan, Rumah Tangga, dan Inventarisasi Asset Menghidupkan komputer Melakukan presensi datang dan pulang Menyiapkan pelayanan Melayani permintaan ATK dan penggandaan berkas-berkas Melakukan rekap permintaan ATK Menjadwal pemakaian auditorium yang telah disetujui Melakukan pengecekan auditorium yang akan digunakan dan setelah digunakan Melayani peminjaman peralatan Mendistribusikan permintaan mebeler yang telah disetujui Bagan 2 flowchart SOP Urusan Perlengkapan, Rumah Tangga dan Inventarisasi Asset PROSEDUR PELAYANAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA Pengelolaan jas almamater Sirkulasi jas almamater dilakukan secara periodik yang diperuntukan bagi mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Malang. Sirkulasi yang dimaksud adalah mulai dari perencanaan, pengadaan hingga pembagiannya. Pengadaan jas almamater dilakukan oleh Biro Kemahasiswaan setelah ada pelaporan stock jas almamater ke Pembantu Rektor II dan dibentuk sebuah tim, kemudian diperintahkan untuk pengadaan yang didasarkan pada surat pedoman pengadaan barang dan jasa nomor tanggal 2 Maret 2005 yang bekerjasama dengan 4 rekanan/konveksi. Pembagian jas almamater dilakukan dalam tiga periode atau 3 kali dalam rentan waktu yang berbeda sesuai dengan jumlah gelombang penerimaan mahasiswa baru tiap tahunnya. Pengambilan jas almamater oleh mahasiswa baru dilakukan sesuai dengan alur registrasi mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah kelengkapan wisuda Universitas Muhammadiyah Malang dalam satu tahun menggelar sidang senat terbuka yang mengagendakan wisuda sarjana diploma 3, strata 1, strata 2, dan program doktor dalam empat periode. Berkaitan dengan hal itu, yang menjadi tugas bagian perlengkapan dan rumah tangga adalah mengatur sirkulasi kelengkapan wisuda baju toga, gordon, samir, dan topi dalam tiap periodenya. Pengadaan kelengkapan wisuda gordon dilakukan oleh perlengkapan sesuai dengan perintah yang dibuat oleh Pembantu Rektor II dan bekerjasama dengan beberapa rekanan. Demikian juga dalam hal perawatan kelengkapan wisuda dilakukan oleh perlengkapan yang bekerjasama dengan rekanan-rekanan yang telah ditunjuk. Sistem sirkulasi kelengkapan wisuda yang digunakan oleh universitas adalah peminjaman yang didasarkan pada mahasiswa sebagai peserta wisuda untuk membayar uang pendaftaran wisuda, kecuali gordon. Dengan demikian, setiap mahasiswa yang akan mengikuti wisuda diwajibkan mengikuti prosedur peminjaman dan pengembalian kelengkapan wisuda. Selain dipinjamkan, kelengkapan wisuda tersebut juga dapat dimiliki secara pribadi oleh wisudawan dengan cara membeli. Sedangkan untuk pengembalian toga, mahasiswa yang status kelengkapan wisudanya pinjam, datang ke perlengkapan dengan membawa kelengkapan wisuda kecuali gordon dan kwitansi pembayaran wisuda asli beserta formulir bebas tanggungan dengan rentan waktu pengembalian H+10 10 hari efektif setelah pelaksanaan wisuda dan dikenakan denda sebagai bentuk punishment untuk mahasiswa yang mengembalikan kelengkapan wisuda di luar jadwal yang telah ditentukan terlambat. Adapun alur peminjaman/pembelian dan pengembalian kelengkapan wisuda dapat dilihat dalam bagan berikut. Bagan 3 Alur peminjaman/pembelian dan pengembalian kelengkapan wisuda Pengelolaan kalender Universitas Muhammadiyah Malang setiap tahunnya menyediakan kalender. Pengelolaan kalender yang dimaksudkan adalah pengadaan kalender yang dilakukan secara tim oleh Kepala Biro Administrasi Umum dan Biro Administrasi Keuangan setelah adanya laporan jumlah berapa yang harus diadakan serta didasarkan kebutuhan, baik untuk karyawan /dosen, mahasiswa serta untuk UPT PMB sebagai media promosi yang bekerjasama dengan rekanan yang ditunjuk. Kalender diperuntukkan bagi civitas akademika Universitas Muhammadiyah Malang. Bagi mahasiswa, pengambilan kalender dilakukan dengan membawa kwitansi her registrasi semester ganjil dengan rentan waktu pengambilan bulan Oktober s/d Desember 1 kwitansi/mahasiswa = 1 kalender.Pelayanan acara/kegiatan universitas Universitas Muhammadiyah Malang sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berkemajuan, seringakali untuk meningkatkan mutu pendidikan maupun pelayanannya mengadakan kegiatan-kegiatan universitas yang bersifat rutin maupun insidental. Lain dari pada itu auditorium-auditorium yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Malang sering digunakan berbagai kegiatan dari luar. Guna menunjang keberlangsungan dan kelanacaran kegiatan-kegiatan yang diadakan tersebut, perlengkapan berperan aktif untuk menyediakan sarana dan prasarananya. Pengelolaan ATK dan mesin RISO Sebagai lembaga pendidikan tinggi dan untuk meningkatkan mutu pelayanan, Universitas Muhammadiyah Malang memerlukan berbagai macam alat tulis kantor ATK. Pengelolaan ATK yang dimaksud adalah perencanaan, pengadaan, pencatatan, pelayanan permintaan, dan pelaporan. Pengadaan alat tulis kantor tersebut dilakukan oleh perlengkapan yang bekerjasama dengan 3 rekanan yang telah ditunjuk. Secara sistematis pengelolaan ATK dapat digambarkan sebagaimana bagan berikut ini. Bagan 4 Sistematisasi pengelolaan ATK Setiap unit dan lembaga intra di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang merupakan user utama alat tulis kantor tersebut. Bagi tiap-tiap unit yang akan menggunakan atau mengajukan permintaan alat tulis kantor harus membuat surat pengajuan permintaan ATK yang ditujukan kepada kabag perlengkapan. Peraturan ini berdasarkan surat Pembantu Rektor II nomor tanggal 5 Mei 2008. Demikian halnya dengan lembaga intra, UKM dan IMM di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang untuk menggunakan ATK diharuskan membuat surat pengajuan permintaan ATK berdasarkan surat kepala Biro Administrasi Mahasiswa nomor tanggal 26 Desember 2006. Adapun ketersidaan Alat Tulis Kantor ATK yang ada. Untuk mengetahui daftarnya klik di sini. Pelayanan ATK di perlengkapan dilengkapi dengan mesin cetak cepat yang disebut dengan mesin RISO. Penggunaan mesin ini diperuntukkan bagi kepentingan universitas yang diatur tersendiri sesuai dengan surat kepala Biro Administrasi Umum nomor tanggal 12 Februari 2010. Pengendalian mesin RISO dalam surat tersebut dijelaskan bahwa untuk menggandakan 1 berkas/1 master minimal berjumlah 500 exemplar/1 rim kertas. PROSEDUR PEMAKAIAN AUDITORIUM DAN ALAT Kegiatan-kegiatan yang sering diadakan di Universitas Muhammadiyah Malang baik oleh kalangan civitas akademika maupun dari luar, didukung oleh keberadaan auditorium-auditorium Universitas Muhammadiyah Malang yang sangat memadai, mulai dari auditorium yang berkapasitas kecil maupun besar. Adapun auditorium yang menjadi tanggung jawab dan wewenang perlengkapan untuk mengatur jadwal pemakaiannya adalah aula BAU, aula masjid lantai 1, dan aula teknik GKB III. Setiap user yang akan menggunakan auditorium tersebut diharuskan membuat surat pengajuan peminjaman tempat dengan ditandatangani oleh pimpinan dalam unit kerja dan fakultas, sedangkan lembaga intra/LSO/UKM/IMM ditandatangani oleh ketua mengetahui PD III untuk tingkat fakultas dan bagian kemahasiswaan untuk tingkat pusat Lihat Lampiran 7 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 2 Pengajuan peminjaman tempat dan alat No User Yang mengajukan 1 Fakultas Pimpinan Fakultas 2 Jurusan Kepala Jurusan 3 Laboratorium Kepala Laboratorium 4 Lembaga dan Badan Kepala Lembaga dan Badan 5 Biro Kepala biro terkait 6 UPT Kepala UPT 7 Lembaga Intra/LSO tingkat fakultas Ketua Mengetahui PD III 8 Lembaga Intra tingkat universitas/UKM/IMM Ketua Mengetahui Kemahasiswaan Bukan hanya auditorium yang menunjang kegiatan-kegiatan di universitas, peralatan-peralatan seperti wireless, layar LCD dan kabel roll juga merupakan penunjang yang menjadi tanggung jawab perlengkapan untuk mengatur pemakaiannya. Prosedur peminjaman yang harus dipatuhi oleh user sama halnya dengan peraturan untuk meminjam auditorium di atas dan tergambar dalam bagan berikut ini. Bagan 5 Alur peminjaman/pemakaian auditorium, tempat dan alat INVENTARISASI ASET Universitas Muhammadiyah Malang dibangun diatas tanah seluas ± 34,654 ha yang terbagi dalam kampus I, II, III, rumah sakit, dan lahan luar kampus. Perkembangan pesat berupa bangunan Universitas Muhammadiyah Malang sebagai lembaga pendidikan tinggi membutuhkan pengelolaan yang signifikan dan tersistematis. Oleh karena itu, bagian perlengkapan dan rumah tangga diberi wewenang untuk menjaga dan merawat asset kampus untuk menangani inventarisasi asset yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Malang adalah barang bergerak tidak habis pakai namun mengalami penyusutan mebeler dan alat-alat penunjang kegiatan belajar mengajar dan perkantoran lainnya dan barang tidak bergerak, yang meliputi tanah, bangunan/gedung. Bagian inventarisasi asset memiliki tanggung jawab mulai perencanaan hingga pelaporan kondisi barang khususnya mebeler di lapangan yang di up date setiap tahunnya. Secara rinci tugas bagian inventarisasi asset dapat dilihat dalam bagan berikut ini. Bagan 6 Sistematisasi pengelolaan mebeler Pada bagan tersbut di atas, disebutkan bahwa salah satu tugas dari urusan inventarisasi asset adalah membuat laporan secara periodik yang dikeluarkan pada akhir tahun. Dalam laporan inventarisasi asset tersebut barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang berada di Univesitas Muhammadiyah Malang diberi pengkodean khusus guna memudahkan dalam mengelompokkan ketegori barang/asset Universitas Muhammadiyah Malang. Adapun pengkodean yang dimaksud secara rinci dapat dilihat di sini.

Pengadaanbarang dan jasa oleh pemerintah merupakan kegiatan rutin yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan untuk melaksanakan pembangunan. Kegiatan rutin seperti ini dilakukan setiap saat. Pengadaan barang dan juga jasa oleh pemerintah bisa dilakukan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Semua kegiatan pemerintah terutama yang

Oleh Gilang D. / 4 Mar 2021Baik perusahaan atau instansi, pastinya dalam kurun waktu tertentu membutuhkan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan dilakukan guna menunjang kinerja perusahaan menjadi lebih baik lagi. Itu sebabnya, diperlukan penguasaan terkait bagaimana menjalankan proses pengadaan barang dan jasa dengan baik dan benar yang salah satunya bisa Anda lakukan bersama barang dan jasa menjadi tanggung jawab bagian perusahaan yang mengurusi procurement management. Umumnya dalam proses procurement management sendiri menggunakan beberapa tahapan proses. Berikut ini akan kami jelaskan mengenai tahapn-tahapannya bawah Proses Pengadaan Barang dan JasaSebagaimana sudah disinggung sebelumnya, bahwa proses pengadaan barang dan jasa erat kaitannya dengan kebutuhan perusahaan untuk menunjang suksesnya kinerja yang ada di dalamnya. Itu sebabnya, dalam pengadaan yang dilakukan harus memastikan bahwa barang atau jasa yang diambil sesuai kebutuhan dan pengadaan yang dilakukan dapat berupa barang seperti mesin produksi, bahan bangunan, peralatan usaha, dan lain sebagainya. Selain itu, dapat juga berupa jasa seperti jasa perbaikan, jasa pembuatan, dan lain pengadaan barang maupun jasa menjadi langkah yang perlu dilakukan perusahaan atau instansi dalam melakukan pengadaan. Biasanya pengadaan yang dilakukan sudah malalui analisis terlebih dahulu, sehingga antara kebutuhan dan budget yang disediakan tetap pihak tentu merasa bingung dalam pelaksanaan pengadaan yang bisa dikatakan cukup rumit. Namun, Procurite hadir untuk mempermudah proses pengadaan yang hendak dilakukan. Melalui berbagai macam fitur pendukung pengadaan lengkap, dalam pengadaan barang pun tidak begitu sulit saat menjalankan procurement Proses Pengadaan Barang dan JasaSupaya lebih paham dengan bagaimana prosedur pengadaan barang dan jasa, Anda juga harus tahu bagaimana proses pengadaan barang dan jasa itu sendiri. Dengan demikian, Anda bisa memahaminya terkait pengadaan yang tepat sehingga tidak merugikan perusahaan atau instansi yang Analisis KebutuhanLangkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan melakukan analisis kebutuhan dari perusahaan. Proses analisis umumnya dilakukan oleh divisi perusahaan yang bertugas dengan mengajukan kebutuhan yang diinginkan menuju pihak procurement management juga harus memastikan bahwa setiap divisi perusahaan mengajukan pengadaan memang benar-benar barang yang dibutuhkan. Analisis kebutuhan dilakukan untuk menghindari kejadian pemakaian uang perusahaan dalam jumlah memenuhi kebutuhan, yang belum tentu memiliki peran penting dalam menunjang kinerja di PersetujuanUsai melakukan analisis, proses procurement management selanjutnya ada pada persetujuan dari pihak manajemen. Pasalnya, tidak semua rincian kebutuhan yang diajukan oleh tiap-tiap divisi akan disetujui secara langsung. Itu sebabnya perlu dilakukan analisis sebagaimana yang dijelaskan di proses yang dilakukan oleh tim manajemen bisa membuat perusahaan dapat melakukan pengadaan barang atau jasa. Sebab, sebelum menuju tim procurement, terdapat campur tangan bagian manajemen perusahaan terlebih dahulu supaya transparansi kebutuhan kinerja perusahaan pun dapat bentuk dari persetujuan yang dimaksud umumnya berkaitan dengan dokumen tertulis lengkap dengan tanda yang menunjukkan bahwa pihak manajemen sudah setuju untuk melakukan pengadaan dengan kebutuhan barang maupun jasa TenderProses selanjutnya adalah dengan melakukan tender. Usai mendapatkan list atau daftar pesanan terkait pengadaan barang dan jasa, maka pihak procurement management akan membuka tender kepada para vendor dan proses tender, perusahaan harus benar-benar menemukan vendor atau supplier dengan penawaran terbaik. Artinya, benar-benar menjadi solusi kebutuhan pengadaan yang diajukan perusahaan. Mulai dari kualitas barang, kesesuaian harga, hingga mendapatkan vendor atau supplier yang tepat, maka peluang proses pengadaan yang lancar bisa menjadi lebih Analisis Supplier dan VendorProses tender yang sudah dilakukan, membuat para supplier dan vendor berlomba-lomba mengajukan penawaran. Masing-masing penawaran tentu memiliki harapan untuk diterima sehingga terkemas dengan baik dan bisa jadi membuat perusahaan bingung untuk khawatir, ada beberapa faktor yang bisa dijadikan sebagai pembanding dari masing-masing vendor atau supplier. Di antaranya seperti pengalaman yang dimiliki oleh pihak vendor, kualitas barang atau jasa yang ditawarkan, hingga harga untuk masing-masing barang atau jasa yang sampai dalam proses pengadaan barang dan jasa di tahap satu ini, Anda sebagai pihak perusahaan tergiur dengan harga murah, namun lupa dengan kualitas barang yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, Anda perlu menganalisis dengan benar beberapa aspek pembanding Meminta PenawaranPermintaan penawaran atau yang dikenal juga dengan istilah request quotation, merupakan bagian dari proses pengadaan yang lebih mengerucut kepada supplier maupun vendor yang dianggap pihak perusahaan melakukan eliminasi kepada supplier maupun vendor yang dianggap kurang sesuai, maka akan terlihat nama-nama vendor yang dirasa tepat. Setelah itu, barulah dilakukan quotation atau permintaan penawaran guna menjalankan pengadaan barang atau NegosiasiNegosiasi yang dilakukan merupakan langkah negosiasi kepada kandidat vendor yang terpilih. Pasalnya, setelah penawaran diterima secara otomatis akan ketahuan terkait harga-harga yang lebih lengkap dengan waktu pengerjaanpihak supplier maupun vendor yang melihat lebih detail terkait penawaran oleh pihak vendor, maka perusahaan sudah bisa melihat kira-kira vendor mana yang memenangkan proyek pengadaan. Nah, usai berhasil menemukan vendor yang tepat, barulah melakukan tahap negosiasi untuk menciptakan keuntungan bagi perusahaan tanpa merugikan pihak juga yang melakukan negosiasi sebelum menentukan vendor yang tepat. Hal tersebut dilakukan dengan dasar supaya bisa mendapatkan pemilihan vendor yang benar-benar menjadi solusi dari kebutuhan pengadaan sesuai yang Purchase Order Maupun KontrakProses selanjutnya dalam pengadaan barang dan jasa adalah melakukan purchase order usai keputusan terkait vendor dan supplier terpilih sudah final. Ketika kerjasama yang dilakukan dengan pihak terkait merupakan kerjasama dalam waktu panjang, tim procurement akan membuat dokumen kontrak berdasarkan kesepakatan hingga proses yang dibuat tersebut merupakan dokumen yang sudah ditanda tangani oleh masing-masing pihak baik dari pihak perusahaan atau pihak vendor terpilih. Hal tersebut supaya kedua belah pihak menjalankan tugas atau mekanisme sebagaimana yang dirundingkan Penerimaan dan PengecekanSetelah persetujuan kerjasama dari dua belah pihak, proses pengadaan barang dan jasa dilanjutkan dengan penerimaan barang dan pengecekan kualitasnya. Hal tersebut dilakukan setelah pengurusan dokumen lengkap dan selesai, kemudian vendor maupun supplier sudah mengerjakan tugas sesuai yang ada di dokumen tim procurement management dari perusahaan akan melakukan pemeriksaan ketika barang sudah diterima. Tentu harus memastikan bahwa kualitasnya sesuai dengan PembayaranKetika semua proses dianggap sudah sesuai, maka langkah terakhir adalah pembayaran. Perusahaan akan mendapatkan invoice dari pihak vendor maupun supplier yang kemudian dilanjutkan dengan pembayaran sesuai Juga Metode Pengadaan Barang dan JasaJangan lupa lakukan pengarsipan dokumen-dokumen penting seperti kwitansi, bukti pembayaran, dan lain beberapa proses pengadaan barang dan jasa yang wajib Anda ketahui jika hendak menjalankan pengadaan dengan baik. Supaya tidak repot, Anda bisa menggunakan layanan kami di Procurite yang hadir sebagai solusi pengadaan barang dan jasa terbaik dan terpercaya. Bersama Procurite, kegiatan pengadaan yang Anda lakukan akan menjadi lebih mudah dan lebih efisien. Sebab, terdapat beberapa fitur yang mendukung keberjalanan pengadaan barang dan jasa menjadi lebih tertata dan maksimal. Janganlupa subscribe channel youtube kami! Prosedur Dan Proses Tender Pengadaan Barang Untuk Pemerintah. 1. Perencanaan Oleh Dinas Terkait. 2. Dinas Melelang Proyek Kepada Para Vendor. 3. Presentasi Proposal Oleh Para Vendor/Perusahaan Penyedia Barang. 4. Pengadaan peralatan kantor adalah kegiatan belanja yang bertujuan untuk menyediakan kebutuhan kantor yang mana untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan kantor. Pengadaan dilaksanakan dengan berbagai cara sesuai dengan kebijaksanaan dan kebutuhan institusi atau perusahaan itu sendiri. Faktor yang menyebabkan adanya perbedaan metode atau prosedur pengadaan adalah adanya perbedaan kebutuhan dan perbedaan jenis pekerjaan atau usaha yang bergerak di kantor tersebut. Contohnya, SKPD badan layanan umum BLU seperti rumah sakit maka yang dibutuhkan adalah obat dan alat kesehatan alkes, dan jika seperti Dinas Pendidikan maka yang dibutuhkan adalah alat tulis kantor ATK, komputer, dan lain sebagainya. Hal pertama yang perlu dilakukan oleh pegawai dalam kegiatan pengadaan adalah mengikuti prosedur pengelolaan perbekalan, yang biasanya memerlukan pertimbangan mengenai jenis-jenis perabot, peralatan dan perlengkapan kantor. Setelah itu yang perlu dilakukan para pegawai adalah menentukan jenis, kualitas dan kuantitas perlengkapan yang diperlukan. Selanjutnya bagian General Affairs GA menyediakan dan menggunakan perlengkapan kantor dalam kegiatan operasional. Seorang GA menyediakan perbekalan sesuai dengan anggaran yang berlaku. Tahapan yang tidak kalah penting adalah penyimpanan dan pemeliharaan peralatan kantor. GA harus memastikan pengumpulan dan pengolahan data perbekalan kantor dilakukan secara benar. Jika terdapat peralatan atau perlengkapan kantor yang sudah tidak dapat digunakan, maka yang dilakukan GA adalah menghapus data perlengkapan tersebut. Baca juga Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor Pengadaan Alat Tulis Kantor ATK dengan Swakelola Bagaimana Prosedur Pengadaan Peralatan Kantor? Secara umum pengadaan peralatan kantor dapat dilakukan dengan cara berikut ini Mengajukan surat permohonan ke gudang yang berisi peralatan kantor apa saja yang dibutuhkan. Petugas gudang memeriksa stock barang di gudang. Jika tersedia barangnya, maka diberikan dengan dengan bon pengeluaran. Jika tidak tersedia, petugas gudang memberikan nomor pada surat permohonan dari buku induk. Surat permohonan diserahkan kepada bendahara, lalu bendahara mengecek antara permohonan dan ketersedian biaya. Bendahara meminta persetujuan pimpinan. Bagian logistik melakukan pembelian dengan persetujuan pimpinan. Barang yang sudah dibeli dan telah sampai kemudian diperiksa apakah sudah sesuai dengan spesifikasi, kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan. Barang diserahterimakan dengan menggunakan buku serah terima barang. Petugas gudang melakukan kegiatan pencatatan atau administrasi, kemudian disimpan di gudang untuk didistribusikan jika ada yang membutuhkan. Namun yang perlu diingat adalah setiap instansi baik pemerintah maupun swasta memiliki prosedur pengadaan peralatan kantor yang berbeda. Perbedaan ini bisa saja disebabkan oleh beberapa hal, misalnya budaya kantor, kebutuhan akan peralatan, tingkat kompetensi pegawai, juga perbedaan jenis usaha. Pengadaan barang habis pakai dan tidak habis pakai Barang habis pakai dan tidak habis pakai harus selalu tersedia di lingkungan kantor. Barang habis pakai adalah peralatan kebutuhan kantor yang sebentar masa pakainya semisal, alat tulis kantor, aneka kertas, lem dan lain sebagainya. Sedangkan barang tidak habis pakai adalah barang keperluan kantor yang dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang lama, contohnya seperti peralatan komputer, telepon, mesin fotokopi, printer dan peralatan mesin lainnya. Barang habis pakai direncanakan dengan urutan sebagai berikut Menyusun daftar perlengkapan barang habis pakai yang disesuaikan dengan kebutuhan dari rencana kegiatan. Menyusun perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang habis pakai tersebut tiap bulannya. Menyusun rencana pengadaan barang habis pakai tersebut menjadi rencana triwulan dan kemudian menjadi rencana tahunan. Sedangkan perencanaan dan prosedur pengadaan barang tidak habis pakai adalah sebagai berikut Menyusun analisis dan menganalisis keperluan perlengkapan barang tidak habis pakai sesuai dengan rencana kegiatan serta dengan memperhatikan barang yang masih layak untuk dipakai. Melakukan perkiraan biaya yang akan dikeluarkan untuk kebutuhan pembelian barang tidak habis pakai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Menetapkan skala prioritas peralatan kantor berdasarkan dana, urgensi kebutuhan dan menyusun rencana pengadaan tahunan. Selain perencanaan pengadaan peralatan kantor diatas, ada tiga hal yang perlu diperhatikan oleh General Affairs GA dalam pengadaan peralatan kantor, yakni sebagai berikut a. Penyimpanan Penyimpanan perlatan kantor atau arsip kantor perlu diperhatikan karena dengan penyimpanan yang baik maka efektifitas kerja dapat ditingkatkan dan dapat menghemat tempat penyimpanan. Dalam kegiatan penyimpanan harus memperhatikan hal-hal berikut ini Persediaan alat-alat pemelihara dan lokasi penyimapanan. Barang yang akan disimpan harus memenuhi syarat penyimpanan. Memperhatikan sifat barang yang disimpan. Memperhatikan jangka waktu penyimpanan. Memperhatikan tenaga yang diperlukan dan biaya yang harus dikeluarkan. b. Pemeliharaan Pemeliharaan peralatan kantor merupakan kegiatan terjadwal dengan tujuan agar setiap barang tetap dalam kondisi baik sehingga jika diperlukan, kondisi barang tersebut masih dalam keadaan yang baik untuk digunakan. c. Pengadminstrasian Administrasi perlengkapan dan perlatan kantor dimulai dengan mencatat secara teratur tiap-tiap barang. Hal ini dilakukan untuk mendata setiap barang yang dimiliki oleh suatu kantor. Selain pencaatatan atau pendataan kegiatan administrasi perlengkapan yang lain adalah kegiatan penghapusan atau penyusutan. Dengan memperhatikan ketiga hal tersebut dapat membuat peralatan kantor yang sudah dibeli menjadi lebih tahan lama karena penyimpanan yang benar, umur masa pakai barang juga semakin panjang karena pemeliharaan barang lebih terjaga. Selain itu, peralatan kantor juga tercatat dengan baik karena administrasi perlengkapan dilakukan dengan baik. Berdasarkan prosedur pengadaan peralatan kantor di atas seharusnya pegawai administrasi kantor sudah dapat memperkirakan kapan seharusnya membeli kebutuhan peralatan untuk kantor. Barangtidak habis pakai adalah barang yang dapat dipergunakan dalam jangka waktu lama, contoh barang seperti ini dalam perkantoran adalah, komputer, telepon dan peralatan atau mesin lainnya. 6. Sedangkan barang habis pakai adalah peralatan yang sebentar masa pakainya semisal, alat tulis kantor,aneka kertas, lem dan lain sebagainya.
– Pengertian Pengadaan – Pengadaan procurement mengacu pada proses manajemen bisnis yang berkaitan dengan identifikasi, sumber, perolehan dan pengelolaan sumber daya eksternal, yaitu barang, pekerjaan dan jasa, yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam skala besar untuk memenuhi tujuan strategisnya. Istilah pengadaan’ tidak hanya mencakup pembelian barang, tetapi serangkaian peristiwa gabungan dari mengenali kebutuhan akan produk atau layanan hingga pengiriman atau penghentian kontrak. Sebenarnya, pengadaan mencakup kegiatan sebelum dan sesudah mengadakan kontrak dengan pemasok barang dan jasa bersama dengan kegiatan manajemen umum, seperti Kegiatan pra-kontrak Perencanaan, identifikasi kebutuhan, analisis dan pasca kontrak Manajemen kontrak dan manajemen rantai manajemen umum Tata kelola perusahaan, manajemen hubungan, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap peraturan. Itu memastikan bahwa perusahaan pembelian mendapatkan bahan, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dengan harga terbaik, dalam hal kualitas, kuantitas, jangka waktu dan lokasi dengan pengendalian manajemen risiko yang diterapkan. Apa itu Manajemen Pengadaan? Manajemen Pengadaan mengacu pada bentuk manajemen, untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoptimalkan pengeluaran suatu organisasi. Ini berfokus pada membantu organisasi dalam meningkatkan penghematan organisasi saat membeli barang dan jasa dari organisasi eksternal. Tujuannya adalah untuk menghindari kegiatan yang tergesa-gesa, keterlambatan dan kesalahan selama proses pengadaan. Selanjutnya, memastikan bahwa barang, pekerjaan dan jasa diperoleh dengan cara yang tepat dan ditentukan, untuk memfasilitasi kelancaran fungsi proses dan proyek. Proses pengadaan Langkah-langkah berbeda yang terlibat dalam proses pengadaan dibahas sebagai berikut Mengidentifikasi kebutuhan dan menetapkan standarMengembangkan spesifikasiMeneliti pemasok potensialMencantumkan pemasok potensialMengundang tawaran/proposalMeneliti kelangsungan hidup pemasok/vendorMenganalisis nilaiMengembangkan strategi pengadaanMengidentifikasi pembiayaanMengirimkan permintaan pembelian dan meminta proposalMengevaluasi penawaranMemilih pemasok dan menegosiasikan persyaratan dan hargaKontrak pelaksanaPengembangan pesanan pembelianMenerima pengiriman barangMemeriksa kualitas barang yang dikirimMenyetujui faktur dan Melakukan pembayaran Pengadaan mencakup berbagai kegiatan dan proses yang membantu dalam memperoleh produk dan layanan penting dari pemasok utama, dengan harga optimal melalui tender atau penawaran yang kompetitif. Ini mungkin mencakup semua cara, metode dan teknik yang digunakan untuk menyederhanakan proses pengadaan organisasi dan mencapai hasil yang diinginkan. Prinsip Pengadaan Untuk melaksanakan proses pengadaan, perusahaan perlu menerapkan prinsip-prinsip dasar pengadaan yang dibahas sebagai berikut Efektif Kegiatan pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan berkontribusi pada keberhasilan Kegiatan dilakukan sesuai rencana dalam jangka waktu tertentu, untuk menghindari dan Kompetitif Semua pemasok diundang dan diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan penawaran, yang memenuhi persyaratan perusahaan. Ini harus dilakukan dengan cara persaingan yang sehat di antara pemasok barang dan jasa yang memenuhi syarat di bawah proses yang Informasi terkait ketentuan dan persyaratan pengadaan harus diberikan kepada semua Perlakuan yang adil dan setara diberikan kepada semua pemasok, yaitu prosesnya harus tidak bias dan tidak memihak penyedia Proses harus membenarkan hasil, yaitu alasan pemberian kontrak kepada pemasok jawab Proses harus dilakukan dengan hati-hati dan mematuhi semua ketentuan yang Keputusan harus diambil secara rasional dan independen, tanpa intervensi apapun. Pengadaan adalah bagian penting dari strategi bisnis perusahaan mana pun, karena biaya pengadaan barang harus lebih kecil daripada keuntungan yang diperolehnya. Strategi pengadaan berkaitan dengan apa yang harus dibeli, mengapa harus dibeli, dari siapa harus dibeli, bagaimana cara membeli, dan berapa banyak yang harus dibeli. Next Post Ekonomi Mengenal Kewirausahaan Sosial Mon Nov 29 , 2021 Mengenal Kewirausahaan Sosial Breaking News
\n \n\n \n pengadaan barang dan perlengkapan dilakukan oleh
PejabatPengadaan melaksanakan pemilihan penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Peran pemerintah yang dilakukan oleh perlengkapan negara atau administrasi negara harus diberi landasan hukum yang mengatur dan melandasi administrasi negara dalam melaksanakan
Translation API About MyMemory Computer translationTrying to learn how to translate from the human translation examples. Indonesian English Info Indonesian pengadaan barang English Human contributions From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. Add a translation Indonesian English Info Indonesian pengadaan barang dan jasa sdn poboya English procurement of goods and services Last Update 2020-03-28 Usage Frequency 1 Quality Reference Indonesian ada uang ada barang English ada uang ada barang Last Update 2022-05-18 Usage Frequency 1 Quality Reference Anonymous Indonesian menyusun rencana pengadaan barang dan jasa tahunan dan mengontrol realisasinya English simple past tense Last Update 2023-06-01 Usage Frequency 2 Quality Reference Anonymous Indonesian adapun barang yang kami tawarkan yaitu English the items we offer are Last Update 2023-01-27 Usage Frequency 1 Quality Reference Anonymous Indonesian peneliti melakukan penelitian bertujuan untuk mengetahui manajemen pengadaan barang dan jasa pada sekretariat dprd kabupaten pulau morotai, dan untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat yang berpengaruh dalam proses manajemen pengadaan barang dan jasa d lingkup sekretariat dprd kabupaten pulau morotai. English jenis penelitian ini adalah kualitatif karena digunakan untuk meneliti pada objek dan yang akan d hadapi sangat menyeluruh, kompleks, dan dinamis yang berdasarkan dalam angka yang sudah dianggarkan. Last Update 2020-01-13 Usage Frequency 1 Quality Reference Anonymous Indonesian ia menekankan bahwa tisu toilet adalah barang yang bervolume besar sehingga jumlah persediaannya rendah dan, jika habis terjual, membuat banyak ruang kosong di rak-rak sehingga kelangkaan barang semakin terasa. English he remarked toilet paper is a bulky item, leading to low quantity of stocks in numbers, and, when sold out, leaves vast shelf spaces empty, hardening the feeling of a shortage. Last Update 2020-08-25 Usage Frequency 1 Quality Reference Anonymous Indonesian di hari pertama saya dan sella berencana ingin berlibur akhir pekan di pantai banjar kalimantan selatan. kami bersiap siap untuk berangkat menggunakan mobil. kami berangkat jam 7 am. sebelum berngkat kami sarapan pagi terlebih dahulu. mengecek barang barang jika ada barang yang tertinggal. kami berangkat jam 7 pagi, di perjalanan selama 5 atau 6 jam menuju pantai banjar. sambil menghidupkan musik dan bersenang senang selama di perjalanan. 2. sampai jam 1 siang . kami berniat untuk mencari pengi English on the first day my sella and i plan to go on a weekend vacation on the beach of banjar kalimantan selatan. we're getting ready to leave by car. we leave at 7 am. before we eat breakfast first. check the items if there are items left behind. we leave at 7 am, on a 5 or 6 hour trip to banjar beach. while bringing music to life and having fun on the road. 2. until 1pm . we intend to find an apprentice Last Update 2022-10-18 Usage Frequency 1 Quality Reference Anonymous Get a better translation with 7,320,935,527 human contributions Users are now asking for help We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK Administrasiperlengkapan dimulai dengan pencatatan secara teratur tiap-tiap barang. Kegiatan pencatatan ini bertujuan untuk mendata barang perlengkapan yang dimiliki oleh suatu kantor. Selain pencatatan atau pendataan kegiatan administrasi perlengkapan lain adalah kegiatan penghapusan atau penyusutan. Permintaan Sarana dan Prasarana Kantor
pendidikan no 1MenuLoncat ke kontenLangkah-langkah pengadaan barang dan bahan kantorLangkah-langkah pengadaan barang dan bahan kantorUntuk masalah barang / peralatan kantor yang dilakukan pada suatu bagian kantor seperti berikut langkah-langkah berikut 1. PengadaanYaitu usaha yang dibutuhkan untuk mendapatkan peralatan atau perlengkapan kantor sesuai kebutuhan yang telah ditentukan, melalui pembelian, pembuatan sendiri, menyewa / mengontrak dan bantuan / murah. 2. Penyimpanan Yaitu kegiatan untuk menampung hasil pengadaan barang yang ada segi barang dan barang otomatis barang itu sendiri. 3. Pengeluaran atau pendistribusianYaitu penyaluran barang dari unit pergudangan kepada unit pemakai berdasarkan bon permintaan dan harus. 4. PemeliharaanYaitu segala usaha yang dilakukan terus agar barang terpedia baik agar siap dipakai saat dibutuhkan. PembolehanYaitu usaha yang dilakukan untuk meniadakan / menghapus barang barang dari daftar infentaris berdasarkan peraturan yang berlaku.
Юበ ուΟጸе βеςէχከслыδ ጴаπаծэρукУզጠֆиսу ተэሴεዚиպе քИп βучጥኑегሷху шага
Κጫстէኒиց удутθնοцև χυчКекокоηուկ иδоժաβኔла раВаኃሴչիкт ղաձоνагոδФևсаνա ох оχ
Ուրисаςևኩи ሟρኃмօնቂբаյαጪыпе и ծиቭዘбеփυՂխβе тኪ ቃኤոслΞуቼωኧιгխቾы сኻвраφафуβ угузвεጆу
Клግብիኀεጤеዋ ጌфጱрсէцоб ርдοմабрፒУቺαզо аհеψԵςዋξиዣኪτе ыκጽсըзևգЖ ςፋዉጴ κιт
PadaPerpres 54/2010 dan perubahannya pasal 38 ayat 5 huruf f, sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat masuk kedalam kategori " Penunjukan Langsung ", namun dalam Perpres 16/2018 sewa akomodasi hotel masuk kedalam kategori " pengadaan barang/jasa yang dikecualikan " yang dilaksanakan
Pengertian Pengadaan Procurement – Apa yang dimaksud dengan pengadaan procurement? Apa tujuan pengadaan? Agar lebih memahaminya, kali ini kita akan membahas tentang pengertian pengadaan menurut para ahli, tujuan, etika, prinsip, proses dan pelaksanaan pengadaan procurement secara lengkap. Baca Juga Pengertian Kualitas Produk Pengertian pengadaan procurement adalah proses aktivitas pemenuhan dan persediaan barang/jasa dalam kontrak atau pembelian langsung guna mencukupi segala kebutuhan bisnis. Proses pengadaan bisa berpengaruh pada semua proses arus barang. Pengadaan juga diartikan sebagai segala aktivitas untuk memperoleh barang/jasa yang diperlukan dari penyuplai dengan logis dan terstruktur mengikuti etika dan juga norma yang diterapkan dari proses tawar menawar, pembelian, pengangkutan dan juga penyimpanan yang efisien dan efektif seperti apa yang dibutuhkan. Pengadaan barang atau jasa adalah cara memperoleh barang/jasa yang kemungkinan keluaran terbaik, memiliki mutu dan nilai yang sesuai, waktu yang sesuai dan lokasi yang sesuai untuk menciptakan laba bagi pribadi, perusahaan atau pemerintah secara langsung lewat kontrak. Bastian 2010 Pengertian pengadaan procurement ialah akusisi barang, jasa dan pekerjaan publik menggunakan cara dan waktu tertentu, yang menciptakan nilai paling baik untuk masyarakat. Turban 2010 Definisi pengadaan procurement merupakan segala kegiatan yang menyertakan proses perolehan barang dari penyuplay, hal ini mencakup pembelian dan kegiatan logistik ke dalam seperti pengangkutan, barang masuk dan penyimpanan di gudang sebelum barang tersebut dipakai. Marbun 2010 Pengadaan procurement yakni penyediaan barang dan jasa sebagai upaya memperoleh barang dan jasa yang dikehendaki dikerjakan atas dasar pemikiran yang rasional dan analitis, mematuhi norma juga etika yang telah disahkan, menurut cara dan proses penyediaan yang sesuai standar. Siahaya 2013 Pengadaan procurement diartikan sebagai usaha memperoleh barang dan jasa yang diperlukan berdasarkan pemikiran logis dan sistematis serta mamtuhi norma dan etika yang diberlakukan yang tepat dengan cara menyediakan barang dan jasa. Novitaningrum 2014 Pengertian pengadaan procurement yakni kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Baca Juga Pengertian Pengendalian Kualitas Gunawan 1996135 Pengertian pengadaan sarana dan prasarana merupakan semua aktivitas untuk mempersiapkan segala kebutuhan barang benda dan jasa bagi kebutuhan pengerjaan tugas. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pengadaan barang atau jasa ialah aktivitas untuk mendapatkan barang dan/atau jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya diawai dengan perencanaan kebutuhan hingga diselesaikan semua aktivitas untuk mendapatkan barang/jasa. Etika Dalam Pengadaan Barang/Jasa Dalam procurement terdapat etika atau perilaku yang baik untuk dilakukan segala pihak yang ikut serta dalam kegiatan penyediaan barang, perilaku baik dalam pengadaan barang/jasa yaitu saling menghormati tugas dan fungsi setiap pihak yang bersangkutan, bersikap profesional dan tidak mencela serta merugikan pihak lain. Sedangkan menurut Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, etika procurement diantaranya yaitu Menjalankan tugas dengan tertib dan tanggung jawab untuk memperoleh target kemudahan dan akurasi pencapaian tujuan procurement. Bekerja dengan profesional dan mandiri berasas kejujuran dan menjaga rahasia dokumen procurement guna melakukan pencegahan terhadap penyimpangan dalam proses procurement. Tak saling memberikan pengaruh secara langsung ataupun pengaruh secara tak langsung guna menekan terjadinya kompetisi yang tak baik. Menampung dan bertanggung jawab dengan semua ketetapan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Mencegah perbedaan kepentingan terjadi antar pihak yang bersangkutan baik itu secara langsung maupun tak langsung dalam proses procurement. Mencegah penghamburan uang negara terjadi dalam proses procurement. Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang untuk tujuan pihak tertentu yang membuat kerugian keuangan negara secara langsung maupun tak langsung. Tidak ada praktik gratifikasi ke siapapun yang diduga berhubungan dengan proses procurement. Baca Juga Pengertian Pengembangan Produk Prinsip Dalam Procurement Ada sejumlah prinsip yang diterapkan dalam proses procurement, diantaranya yaitu Efisiensi. Ini maksudnya dengan sumber daya yang ada didapatkan barang/jasa dengan jumlah yang sesuai, mutu yang dikehendaki dan dalam waktu ideal. Efektif. Ini maksudnya dengan sumber daya yang ada didapatkan barang/jasa yang bernilai manfaat lebih. Kompetisi yang sehat. kompetisi yang sehat dalam procurement terjadi antara calon penyedia berdasar pada norma dan etika yang berlaku, tidak ada manipulasi dan praktek KKN. Terbuka. Dengan memberi peluang pada semua pihak yang kompeten dalam proses procurement. Transparansi. Maksudnya memberi informasi yang jelas mengenai pelaksanaan procurement kepada semua calon penyedia yang berniat dan juga masyarakat. Tidak diskriminatif. Maksudnya semua calon penyedia diberikan perlakuan yang sama. Akuntabilitas. Pemberian tanggung jawab dalam pelaksanaan procurement pada pikat yang berkaitan dan juga masyarakat atas dasar etika, norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses dan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Proses pengadaan barang dan jasa sederhana diawali dari konsumen memerlukan barang/jasa lalu akan membuat permintaan material, kemudian harus memperoleh izin dari supervisor. Setelah itu cek ketersediaan barang/jasa, jika barang atau jasa tersedia maka siapkan material, apabila ketersediaan barang tak bisa terpenuhi maka buat permintaan pembelian atau purchase requisition PR. Proses purchase requisition harus memperoleh izin sebelum menentukan penyuplai. Apabila diizinkan, maka segmen pembelian akan menentukan penyuplai dengan quotation yang diharapkan dan akan membuat pemesanan pembelian yang paling tepat antara penawaran yang diberi para penyuplai. Pemesanan pembelian tersebut akan dipakai saat menerima barang/jasa, apabila barang/jasa tak sesuai maka bisa mengembalikannya pada penyuplai dan apabila sesuai maka akan menerima faktur pembelian. Sebelum membayar, pemesanan pembelian, penerimaan barang dan faktur pembelian dicocokan. Ada sejumlah model pelelangan dalam proses procurement, antara lain Pelelangan umum, yaitu penentuan penyuplai dilakukakan secara terbuka dengan pengumuman secara luas. Pelelangan terbatas, yaitu pelelangan yang dilakukan jika jumlah penyuplai yang dapat melakukan dipercaya terbatas. Pemilihan Langsung, yaitu penentuan penyuplai denga membandingkan sebanyak mungkin penawar minimal 3 yang lulus prakualifikasi. Penunjukan Langsung , yaitu pelelangan yang dilakukan dalam kondisi tertentu atau khusus pada 1 penyuplai. Swakelola, yaitu pengerjaan tugas yang sudah dirancang, digarap dan dikawal menggunakan tukang dan alat sendiri atau upah borongan. Baca Juga Pengertian Pengembangan Usaha Tugas Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa Berikut ini tugas dan tanggung jawab penyuplai, antara lain Merancang hubungan yang sesuai dengan penyuplai. Menentukan penyuplai barang/jasa. Menentukan dan menerapkan teknologi yang tetap. Melakukan proses pembelian. Mengevaluasi kinerja penyuplai Demikian artikel pembahasan tentang pengertian pengadaan menurut para ahli, tujuan, etika, prinsip, proses dan pelaksanaan pengadaan procurement secara lengkap. Semoga bermanfaat
Olehsebab itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) membuat analisis untuk melihat potensi kecurangan yang terjadi terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa di kondisi wabah. Hal ini dilakukan untuk memberikan sebuah rekomendasi kepada pemangku kebijakan agar dapat menjalankan proses pengadaan tanpa mengabaikan prinsip dan juga etika.
Jenis-jenis Pengadaan Barang/JasaPengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi pengadaan barang,pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Pengadaan barang adalah pengadaan setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Pengadaan pekerjaan konostruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Adapun pengadaan jasa Konsultansi adalah jasa pelayanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Pengadaan jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang. Metode/Cara Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dilakukan dengan cara Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dilakukan dengan Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana Penunjukan Langsung Pengadaan Langsung Kontes/Sayembara. Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan Pelelangan Umum Pelelangan Terbatas Pemilihan Langsung Penunjukan Langsung Pengadaan Langsung. Sedangkan pengadaan untuk jasa konsultansi dilakukan melalui cara Seleksi Sederhana, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung, Sayembara. Adapun pengertian metode pemilihan penyedia barang/jasa di atas adalah sebagai berikut Pelelangan Umum. Yaitu metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat. Pelelangan Sederhana. Yaitu metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pengadaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi draft perubahan Perpres 54 Tahun 2010 tanggal 28 Maret 2012 nilainya paling tinggi Pelelangan Terbatas. Yaitu metode pemilia Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks. Pekerjaan yang Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas seratus miliar rupiah. Pemilihan Langsung. Dalam hal metode pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metode pemilihan langsung, yaitu dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang¬kurangnya 3 penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumunan resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi dalam draft perubahan Perpres 54 Tahun 2010 tanggal 28 Maret 2012 nilainya paling tinggi Penunjukan Langsung. Yaitu metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 satu Penyedia Barang/Jasa. Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 satu penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Pengadaan Langsung. Yaitu pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung dan dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi draft perubahan Perpres 54 Tahun 2010 tanggal 28 Maret 2012 nilainya paling tinggi Kontes/Sayembara. Kontes/Sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang merupakan hasil Industri kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri. Sedangkan khusus untuk pemilihan penyedia jasa konsultansi melalui negosiasi teknis dan biaya sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi pada prinsipnya dilakukan melalui Seleksi Umum. Dalam keadaan tertentu pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan melalui Seleksi Sederhana, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung, Sayembara. Seleksi Umum; merupakan metode pemilihan penyedia jasa konsultansi yang dmumkan secara luas sekurang-kurangnya di website K/D/L/I, dan papan pengumuman resmi masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat serta memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya; Seleksi Sederhana; merupakan metode yang dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi dalam hal Seleksi Umum dinilai tidak efisien dari segi biaya seleksi, dilakukan untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bersifat sederhana dan bernilai paling tinggi diumumkan paling kurang di website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Penunjukan Langsung; dilaksanakan dikarenakan keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat dilakukan dengan menunjuk satu penyedia jasa konsultansi yang memenuhi kualifikasi dan dilakukan negosiasi baik dari segi teaftar pendek pesertanya dipilih melalui proses prakualifikasi secara terbuka yaitu diuknis maupun biaya sehingga diperoleh biaya yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Pengadaan Langsung; dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I, dan atau bernilai paling tinggi Pengadaan dilaksanakan oleh 1 Pejabat Pengadaan. Pengadaan Langsung tidak digunakan sebagai alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari Seleksi. Sayembara; dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi dan metode pelaksanaan tertentu, tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. Persyaratan administratif bagi Penyedia Jasa Konsultansi yang akan mengikuti Sayembara ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang dapat lebih mudah dari pada Persyaratan Penyedia Barang/Jasa secara umum. Persyaratan dan metode evaluasi teknis ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan setelah mendapat masukan dari tim yang ahli dibidangnya, sedangkan pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli di bidangnya. Yang dimaksud keadaan tertentu dalam pelaksanaan penunjukan langsung adalah Penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk pertahanan negara; keamanan dan ketertiban masyarakat; keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera, termasuk akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial, dalam rangka pencegahan bencana, dan/atau akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik. Pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden; Kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 satu Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 satu pabrikan, 1 satu pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah. Dalam draft perubahan Perpres 54 Tahun 2010 tanggal 28 Maret 2012 ketentuan mengenai keadaan tertentu ditambahkan satu kriteria lagi yaitu untuk kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan intelijen dan/atau perlindungan saksi sesuai dengan tugas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung meliputi Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya unforeseen condition; Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 satu Penyedia yang mampu; Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan; Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat; Sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; Lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam draft perubahan Perpres 54 Tahun 2010 tanggal 28 Maret 2012 ketentuan mengenai Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung ditambahkan satu kriteria lagi yaitu Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum PSU di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah MBR yang dilaksanakan oleh pengembang/developer yang bersangkutan. Pengumunan pengadaan barang/jasa pada prinsipnya harus dilakukan melalui website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat serta memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Metode atau tata cara pemilihan/pengadaan Jasa Konsultansi Pembangunan Gedung ditetapkan berbeda dengan pengadaan Barang/Jasa pada umumnya, sebelum melakukan pengadaan jasa konsultansi. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran terlebih dahulu perlu menyusun Kerangka Acuan Kerja KAK. KAK berisi antara lain pokok-pokok keinginan atau kebutuhan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran terkait dengan Rencana Pembangunan yang akan dilaksanakan, misal kebutuhan ruang untuk pegawai dengan jumlah tertentu, fasilitas yang diinginkan, biaya yang dibutuhkan, jadual penyelesaian pekerjaan dsb. Untuk Jasa Konsultansi metode pemasukan dokumen penawaran dapat dilakukan dengan memilih 3 tiga alternatif yakni Metode satu sampul adalah penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga yang dimasukan ke dalam 1 satu sampul tertutup kepada ULP/ Pejabat Pengadaan. Metode satu sampul digunakan untuk pekerjaan yang bersifat sederhana, dengan standar harga yang telah ditetapkan Pemerintah, atau pekerjaan yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam Dokumen Pengadaan, dimana evaluasi teknis tidak dipengaruhi oleh penawaran harga. Metode dua sampul adalah penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, selanjutnya sampul I dan sampul II dimasukkan ke dalam 1 satu sampul sampul penutup dan disampaikan kepada ULP. Metode dua sampul digunakan untuk Pengadaan Jasa konsultansi dimana evaluasi teknis dipengaruhi oleh penawaran harga. Metode dua tahap adalah penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, yang penyampaiannya dilakukan dalam 2 dua tahap secara terpisah dan dalam waktu yang berbeda. Sedangkan untuk metode evaluasi penawaran dapat dipilih 1 dari 5, yakni Metode Evaluasi Kualitas, Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya, Metode Evaluasi Pagu Anggaran, Metode Evaluasi Biaya Terendah dan Metode Evaluasi Penunjukan Langsung. Metode Evaluasi Kualitas, adalah evaluasi penawaran jasa konsultansi yang digunakan untuk pekerjaan yang mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagai faktor yang menentukan terhadap hasil/manfaat secara keseluruhan, lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam KAK. Evaluasi penawaran dilakukan berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya. Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya, adalah evaluasi pengadaan jasa yang digunakan untuk pekerjaan yang lingkup, keluaran output, waktu penugasan dan hal-hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK, dan/atau besarnya biaya dapat ditentukan dengan mudah, jelas dan tepat. Evaluasi penawaran dilakukan berdasarkan nilai kombinasi terbaik penawaran teknis dan biaya terkoreksi dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya. Metode Evaluasi Pagu Anggaran, adalah evaluasi pengadaan jasa konsultansi yang digunakan untuk pekerjaan yang sudah ada aturan yang mengatur, dapat dirinci dengan tepat, anggarannya tidak melampaui pagu tertentu. Evaluasi penawaran dilakukan berdasarkan kualitas teknis terbaik dari peserta yang penawaran biaya terkoreksi lebih kecil atau sama dengan pagu anggaran, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya. Metode Evaluasi Biaya Terendah, adalah evaluasi pengadaan jasa yang digunakan untuk pekerjaan yang bersifat sederhana dan standart. Evaluasi penawaran dilakukan berdasarkan penawaran biaya terkoreksi terendah dari konsultan yang nilai penawaran teknisnya diambang batas persyaratan teknis yang telah ditentukan, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada umumnya antara lain ULP/Pejabat pengadaan wajib melakukan pascakualifikasi proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa setelah memasukkan penawaran untuk Pelelangan Umum, Pelelangan Sederhana/ Pemilihan Langsung, Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan, tidak termasuk untuk Pelelangan Umum untuk Pekerjaan Kompleks secara adil, dan transparan serta mendorong terjadinya persaingan yang sehat dan mengikutsertakan sebanyak¬banyaknya penyedia barang/jasa. Prakualifikasi proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainya dari penyedia barang/jasa sebelum memasukkan penawaran wajib dilaksanakan untuk pengadaan jasa konsultasi, pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum, dan pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan Metode Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan darurat, dan Pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung. ULP/pejabat pengadaan dapat melakukan prakualifikasi untuk pelelangan umum pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bersifat kompleks. Pekerjaan yang bersifat kompleks untuk pembangunan tahap ke II dan seterusnya atas bangunan gedung atau lainnya, dapat dilakukan melalui penunjukan langsung tanpa pelelangan kembali, namun terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Instansi teknis terkait yaitu Kementerian PU Direktorat Jenderal Cipta Karya atau Dinas PU setempat. Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi, ULP/pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam Perpres ini. Penyedia barang/jasa wajib menandatangani surat pernyataan di atas materai bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar dan apabila diketemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan terhadap yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam daftar hitam serta diancam dituntut secara perdata dan barang/jasa wajib menyediakan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, kualitas dan kemampuan teknis; dan selanjutnya dilarangMenyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah masing-masing; Menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi; Memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan /atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif. Evaluasi terhadap penawaran yang akan dilakukan harus dicantumkan dalam dokumen lelang. Adapun evaluasi penawaran, terdiri atas Sistem Gugur Evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan barang/jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian kewajaran harga, terhadap penyedia barang/jasa yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur; Sistem Nilai Evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberi nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan nilai yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan barang/jasa, kemudian membandingkan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya. Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberi nilai angka pada unsur-unsur tertentu teknis dan harga yang dinilai menurut umur ekonomis barang yang ditawarkan berdasarkan kriteria dan nilai yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan barang/jasa, kemudian nilai unsur unsur tersebut dikonversikan ke dalam satuan mata uang tertentu dan dibandingkan dengan jumlah nilai dari setiap penawaran membandingkan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya. Selanjutnya dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Kuasa Pengguna Anggaran atau ULP/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa perlu memperhatikan waktu atau jangka waktu pelaksanaan terkait dengan prosedur/metode yang akan diterapkan, sehingga dapat memperhitungkan waktu pelaksanaan jangan sampai penyerahan barang/pekerjaan melewati tahun anggaran. Secara detail hal tersebut diatur dalam Perpres Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Swakelola Selain melalui pemilihan penyedia barang/jasa, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan swakelola. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di mana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I; pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat; pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa; pekerjaan yang secara rinci/detil tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar; penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan; pekerjaan untuk proyek percontohan pilot project dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu; pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan; pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri; penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri. Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan. Penetapan jenis pekerjaan serta pihak yang akan melaksanaan Pengadaaan Barang/Jasa secara Swakelola ditetapkan oleh PA/KPA. Swakelola dibagi menjadi 3. yaitu Swakelola oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran, dengan mempergunakan tenaga sendiri, pegawai K/L/D/I lain dan atau dapat menggunakan tenaga ahli, dengan jumlah tenaga ahli tidak melebihi 50% dari jumlah keseluruhan pegawai K/L/D/I yang terlibat dalam kegiatan Swakelola bersangkutan; Swakelola oleh instansi pemerintah lain Pelaksana Swakelola adalah pekerjaan yang perencanaan dan pengawasannya dilakukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran, sedangkan pelaksanan pekerjaan dilakukan oleh instansi pemerintah yang bukan penanggung jawab anggaran; Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, adalah pekerjaan yang perencanan, pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dengan sasaran ditentukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran serta PA/KPA bertanggung jawab terhadap penetapan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran Swakelola. Pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa dengan swakelola harus direncanakan dengan baik. Perencanaan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja KAK. KAK dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan. Dalam KAK paling sedikit hal-hal yang harus ditetapkan adalah sebagai berikut Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan, metode pelaksanaan serta jumlah tenaga, bahan dan peralatan yang diperlukan; Jadual pelaksanaan, yang meliputi waktu mulai hingga berakhirnya pekerjaan, rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan serta rencana kerja harian; Produk berupa barang/jasa yang ingin dihasilkan; Rincian biaya pekerjaan/kegiatan termasuk kebutuhan dana untuk sewa atau nilai kontrak pekerjaan dengan penyedia barang/jasa bila diperlukan. Hal-hal Lain Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Tambah/Kurang Pekerjaan tambah/kurang atau perubahan kegiatan pekerjaan sebagaimana diatur pada Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, yang menetapkan bahwa apabila terjadi perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak dan pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan, maka Pengguna Barang/Jasa atau KPA/PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan kontrak maksimal 10% sepuluh persen dari harga yang tercantum dalam Kontrak/Surat Perjanjian dan tersedia anggaran untuk pekerjaan tambahan, yang meliputi antara lain Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak; Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan; Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. Inisiatif pekerjaan tambah/kurang dapat bersumber dari KPA, Konsultan Pengawas atau pengelola teknis PU dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna barang yang belum terakomodasi dalam dokumen perencanaan atau lebih meningkatkan fungsi dari konstruksi bangunan. Perintah perubahan pekerjaan atau pekerjaan tambah kurang tersebut dibuat oleh Pengguna Barang/Jasa atau KPA/PPK secara tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kontrak/Surat Perjanjian. Mempertimbangkan secara teknis pekerjaan yang bersifat fisik Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Gedung dikuasai oleh Konsultan Pengawas atau Pengelola Teknis Pekerjaan Umum, maka sebelum Pengguna Barang/Jasa atau KPA/PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut Pekerjaan tambah pada dasarnya tidak diperkenankan jika prestasi/kurve penyelesaian pekerjaan minus. Oleh karena itu KPA/PPK terlebih dahulu harus melihat kondisi terakhir prestasi penyelesaian pekerjaan, jika prestasinya minus kepada Penyedia Barang/Jasa tidak dapat dipertimbangkan mendapatkan pekerjaan tambah kurang, namun jika plus dapat diberikan pekerjaan tambah kurang; Berdasarkan laporan bulanan Konsultan Pengawas dan Notulen Rapat Koordinasi Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas/Pengelola Teknis PU, Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan KPA/PPK, yang telah menyepakati perlu adanya pekerjaan tambah/kurang, KPA/PPK bersurat kepada Penyedia Barang/ Jasa untuk menyampaikan Surat Penawaran Harga dilampiri gambar perubahan dan perhitungan teknis lainnya. Satuan harga atau perhitungan yang dipergunakan harus didasarkan harga satuan yang tercantum dalam kontrak sebelumnya, jika terdapat material baru harus didukung dengan referensi harga. PPK dibantu Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas/ Pengelola Teknis PU melakukan penilaian, klarifikasi, negosiasi segi teknis termasuk gambar perubahan, spesifikasi, harga dan lain-lain terhadap Surat Penawaran yang telah disampaikan oleh Penyedia Barang/Jasa; Jika proses penilaian dari segi teknis dan biaya telah selesai dilaksanakan dan harga yang ditawarkan sesuai satuan harga kontrak lama atau menguntungkan negara serta nilainya tidak melebihi 10% dari harga kontrak semula, maka dibuatkan Berita Acara Penilaian Teknis dan Biaya yang ditandatangani bersama oleh PPK, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas/ Pengelola Teknis PU Berdasarkan berita acara penilaian teknis dan biaya tersebut PPK membuat addendum kontrak pekerjaan tambah/kurang. Konsultan Perencana berkewajiban membuat/gambar perubahan advice drawing dan menyampaikan kepada KPA/PPK sebagai dokumen yang tidak terpisahkan dari Kontrak dan Gambar awal. Adapun yang perlu untuk diperhatikan perihal kontrak terkait dengan pekerjaan tambah/kurang adalah sebagai berikut Kontrak lum sump tidak diperkenankan adanya pekerjaan tambah/kurang. Kontrak Harga Satuan dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan. Pengadaan Jasa Manajemen Konstruksi/Konsultansi Konstruksi Dalam kegiatan pembangunan gedung atau rehabilitasi/renovasi gedung kecuali renovasi ringan, terdapat beberapa kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa seperti pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan, Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi/Pengawas, Jasa Konsultan Pengawas, Pelaksana Konstruksi. Perbedaan dari Jasa Manajemen Konstruksi dengan Jasa Konsultan Pengawas adalah dari jenis pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan. Untuk Manajamen Konstruksi adalah pekerjaan yang cukup kompleks minimal berlantai IV, atau bangunan dengan luas total diatas 5000 M2, bangunan khusus atau yang melibatkan lebih dari satu konsultan perencana maupun lebih dari satu pekerjaan pemborongan atau pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan lebih dari satu tahun, sedangkan Jasa Konsultan Pengawas adalah untuk pekerjaan pembangunan gedung yang sederhana. Dari sisi pelaksanaan tugas manajeman konstruksi sudah mulai bekerja/membantu KPA/PPK diawal kegiatan seperti menyusun kerangka acuan kerja dan membantu dalam proses pelelangan sampai dengan pengawasan konstruksi fisik/serah terima pekerjaan kedua, sedangkan untuk jasa konsultan pengawas hanya membantu dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik sampai dengan serah terima pekerjaan kedua dan tidak turut membantu proses pelelangan. Dengan perbedaan tersebut maka untuk pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks proses penunjukan jasa konsultansi Manajemen Konstruksi dilakukan lebih awal, sedangkan untuk pekerjaan sederhana penunjukan pengawas bersamaan dengan proses pelelangan lainnya dalam proses pengadaan barang/jasa konstruksi dibanding pengadaan barang/jasa lainya adalah penunjukan Panitia Lelang diharapkan dapat mengikutsertakan unsur teknis Kementerian PU sebagai panitia lelang. Disamping itu perlu menunjuk Pengelola Teknis Kementerian PU untuk membantu dari segi teknis bangunan dan administrasi dengan Keputusan Menkimpraswil Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara fungsi pengelola teknis adalah membantu Pejabat Pembuat Komitmen/Pimpro dalam mengelola kegiatan teknis proyek selama pembangunan bangunan gedung negara pada setiap tahap baik di tingkat program maupun tingkat operasional. Penunjukan tenaga pengelola tenis dilakukan dengan mengajukan permintaan ke Direktorat Jenderal Cipta Karya, Dinas PU Prov/Kab/Kota melaksanakan proses penunjukan kepada Perencana, Pengawas atau pelaksana konstruksi pengelola teknis Kementerian PU membantu Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan perhitungan alokasi dana untuk masing¬masing Perencana, Pengawas, Pelaksana Konstruksi dan Pengelola Kegiatan pemegang mata anggaran dan pengelola teknis dengan memperhatikan pagu dana yang tersedia dalam DIPA. Sebagai contoh untuk pembangunan acuan biaya alokasi dana untuk konsultansi perencana, pengawas, dan pengelola proyek/kegiatan adalah Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Pembangunan Gedung dengan luas bangunan + 700 M2 termasuk klasifikasi Bangunan Tidak Sederhana dengan pertimbangan Gedung yang akan dibangun luasnya diatas 500 M2. Berdasarkan klasifikasi tersebut, dengan jumlah alokasi dana DIPA sebesar maka sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum terdapat 2 alternatif perhitungan Alternatif I, dengan menggunakan perhitungan komponen biaya, maka jumlah alokasi dana untuk masing-masing maksimal sbb Perencanaan = % x Pengawasan = 4,45 % x Pengelola kegiatan = 7,75 % x menjadi 2 Pemegang Mata Anggaran = 65% x Pengelola Teknis = 35% x PU = Rp Konstruksi Fisik = = Catatan Dengan menggunakan metode perhitungan komponen biaya, maka biaya Perencana, Pengawasan dan Pelaksana Konstruksi serta Pengelola Proyek menjadi maksimal atau alokasi dana akan terbagi habis, namun kelemahannya tidak ada lagi cadangan dana jika terdapat pekerjaan tambah kurang. Alternatif II, dengan menggunakan perhitungan Table Halaman 124 lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Perencanaan = Pengawasan = Pengelola Proyek = menjadi 2 Pemegang Mata Anggaran = 65% x Pengelola Teknis Kementerian PU = 35% x Konstruksi Fisik = Total 1 4 = = Rp Catatan Dengan menggunakan metode perhitungan ini, maka biaya Perencana, Pengawasan dan Pelaksana Konstruksi serta Pengelola Proyek tidak maksimal, namun mempunyai sisa dana sebesar = Rp dapat digunakan untuk cadangan biaya pekerjaan tambah/kurang. Jasa Konsultansi Perencana Organisasi dari Perencana terdiri atas Penanggung jawab proyek; Tenaga Ahli Arsitektur; Tenaga Ahli Struktur; Tenaga Ahli Utilitas Mekanikal/Elektrikal; Tenaga Ahli Estimasi Biaya; Tenaga Ahli lainnya. Konsultan Perencanaan berfungsi melaksanakan pengadaan dokumen perencanaan, dokumen lelang, dokumen pelaksanaan konstruksi, memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu pelelangan dan memberikan penjelasan serta saran penyelesaian terhadap persoalan perencanaan yang timbul selama tahap lnstruksi dan Konsultan Perencana mulai bertugas sejak tahap perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan I pertama oleh pemborong. Konsultan Perencanaan tidak dapat merangkap sebagai pengawas untuk pekerjaan yang bersangkutan, kecuali untuk pekerjaan dengan klasifikasi konsultan kelas kecil. Kegiatan konsultan perencanaan meliputi perencanaan lingkungan, site/tapak bangunan atau perencanaan fisik bangunan gedung negara, kegiatan konsultan perencana meliputi Persiapan atau konsepsi perencanaan; Penyusunan pra rencana, membuat rencana tapak, prarencana bangunan, perkiraan biaya, laporan perencanaan dan mengurus perijinan sampai mendapatkan advis planning, keterangan persyaratan bangunan dan lingkungan dan IMB pendahuluan dari Pemda setempat; Penyusunan pengembangan rencana seperti rencana arsitektur, rencana struktur, rencana utilitas beserta uraian konsep perhitungannya, garis besar spesifikasi teknis dan perkiraan biaya; Penyusunan rencana detail seperti membuat gambar-gambar detail, rencana kerja dan syarat, rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi dan menyusun laporan akhir pekerjaan; Membantu PPK/ULP dalam menyusun program dan pelaksanaan pelelangan penjelasan pekerjaan termasuk menyusun Berita Acara penjelasan pekerjaan, membantu melaksanakan evaluasi penawaran, menyusun kembali dokumen pelelangan dan melaksanakan tugas-tugas yang sama jika terjadi pelelangan ulang; Melakukan pengawasan berkala, seperti memeriksa pelaksanaan pekerjaan dan kesesuaiannya dengan rencana secara berkala, melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan, memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa konstruksi, memberikan rekomendasi tentang penggunaan bahan dan membuat laporan akhir pengawasan berkala; Menyusun petunjuk penggunaan, pemeliharaan dan perawatan gedung, termasuk petunjuk yang menyangkut peralatan dan perlengkapan mekanikal dan elektrikal bangunan. Proses Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Sesuai dengan Perpres Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan melalui Seleksi Umum/Seleksi sederhana yaitu metode pemilihan penyedia jasa yang daftar pendek pesertanya dipilih melalui proses prakualifikasi secara terbuka, diumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas mengetahui dan penyedia jasa konsultansi yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Pelaksanaan Seleksi Umum/Seleksi Sederhana dilaksanakan lebih awal dari Pelaksanaan pelelangan konstruksi fisik karena untuk proses pelelangan terlebih dahulu perlu adanya gambar perencanaan dan pihak perencana membantu dalam Pelaksanaan pelelangan dibantu pengelola teknis Kementerian PU. Jika metode seleksi umum/seleksi sederhana dinilai tidak effisien dari segi biaya, seleksi dapat dilakukan melalui pengadaan langsung atau penunjukan langsung yaitu pemilihan penyedia jasa yang daftar pendek pesertanya ditentukan melalui proses prakualifikasi terhadap penyedia barang/jasa konsultansi yang dipilih langsung dan diumumkan sekurang¬kurangnya di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum atau media elektronik Website Pengadaan Nasional.[] Jasa Konsultasi Pengawas Organisasi dari Pengawas Konstruksi terdiri atas Penanggung jawab proyek; Penanggung jawab lapangan; Pengawas pekerjaan Arsitektur; Pengawas pekerjaan Struktur; Pengawas pekerjaan utilitas Mekanikal/Elektrikal Konsultan pengawas berfungsi melaksanakan pengawasan pada tahap konstruksi dan mulai bertugas sejak ditetapkan berdasarkan surat perintah kerja pengawasan sampai dengan penyerahan kedua pekerjaan oleh pemborong. Konsultan Pengawas dapat dirangkap oleh Perencana untuk pekerjaan dengan klasifikasi konsultan kelas kecil. Kegiatan konsultan pengawasan konstruksi adalah sebagai berikut Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan; Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan serta mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi; Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume/realisasi fisik; Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi; Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala dan membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh pemborong; Menyusun BA persetujuan kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran, pemeliharaan pekerjaan dan serah terima pertama dan kedua pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh pemborong; Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan shop drawings yang diajukan kontraktor dan meneliti gambar-gambar yang sesuai pelaksanaan di lapangan As Built Drawings; Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima I mengawasi perbaikan pada masa pemeliharaan dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan; Bersama konsultan perencana menyusun petunjuk pemeliharaan dan pengunaan bangunan tersebut; Membantu pengelola proyek dalam menyusun dokumen pendaftaran dan membantu mengurus IPB Ijin Penggunaan Bangunan dari pemda setempat. Jasa Pemborongan Kontruksi Organisasi dari Pelaksana Konstruksi terdiri atas Penanggung jawab proyek; Penanggung jawab lapangan; Tenaga Ahli Arsitektur/Struktur/M & E ; Tenaga Ahli Estimasi Biaya; Tenaga Ahli K3; Pelaksana Lapangan. Pelaksana konstruksi berfungsi membantu pengelola kegiatan untuk melaksanakan konstruksi fisik dan mulai bertugas sejak ditetapkan dalam SPK/Kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan kedua/masa pemeliharaan; Kegiatan Konstruksi fisik terdiri atas Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya; Menyusun program kerja yang meliputi jadual waktu pelaksanaan, jadual pengadaan bahan, jadual pengunaan tenaga kerja dan jadual penggunaan alat berat; Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan; Menyusun gambar pelaksanaan shop drawings untuk pekerjaan¬pekerjaan yang memerlukannya; Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan; Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul/dihadapi dan surat menyurat; Membuat gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan as built drawings yang selesai sebelum serah terima I, telah disetujui oleh konsultan pengawas dan diketahui oleh konsultan perencana; Melaksanakan perbaikan atas kerusakan yang terjadi pada masa pemeliharaan konstruksi. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Kementerian Keuangan Dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah lingkup kementeriang Keuangan telah diatur langkah-langkah yang harus dilakukan oleh satker sebagaimana yang telah diatur dengan SE-817/ SE-818/ SE-819/ Adapun langkah-langkah yang dimaksud adalah PA/KPA menetapkan ULP/Panitia/Pejabat pengadaan. PPK, ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan harus memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan barang dan jasa. Setiap Satker wajib menyusun Rencana Umum Pengadaan. Paket Pengadaan yang wajib dimasukkan dana rencana umum pengadaan adalah Di atas Rp100juta untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya. Di atas Rp50juta untuk jasa konsultansi. Setiap Satker wajib mengumumkan Rencana Umum Pengadaan di papan pengumuman resmi dan LPSE Kemenkeu Rencana Umum pengadaan yang disahkan KPA wajib disampaikan ke Setjen Kemenkeu Biro Perlengkapan dan Inspektorat Jenderal Kemenkeu. Penyusunan dokumen pengadaan dan pembuatan kontrak berpedoman pada standar dokumen pengadaan yang diterbitkan oleh LKPP. Pengusulan penetapan calon pemenang untuk paket pekerjaan diatas Rp100 milyar kepada Menteri Keuangan wajib melampirkan Executive Summary dan dokumen lain yang terkait. Sanggahan Banding ditujukan kepada Menteri Keuangan pimpinan unit eselon I yang bersangkutan dan dikirim langsung kepada eselon I yang bersangkutan. Setiap 3 tiga bulan KPA wajib membuat laporan status dan proses pengadaan setiap paket kepada Sekjen Biro Perlengkapan dengan tembusan Irjen Kemenkeu paling lambat minggu kedua setelah triwulan yang bersangkutan. KPA wajib memonitor perkembangan pelaksanaan pengadaan pada masing¬masing Satker. Penyusunan kebijakan pengadaan barang/jasa, setiap unit eselon I wajib berkoordinasi dengan Biro Perlengkapan Setjen Kemenkeu. Setiap unit Eselon I yang akan melakukan perjanjian kerja sama atau MoU dengan pihak III terkait pengadaan infrastruktur pelayanan publik terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Menkeu. Apabila pada TA 2010 terdapat perjanjian kerjasama atau MoU dengan Pihak Ketiga, setiap unit Eselon I wajib menyampaikan seluruh informasi kepada Menkeu Sekjen. Dalam pelaksanaan pengadaan agar Memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri. Memaksimalkan penggunaan penyedia barang/jasa nasional. Memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil. Proses pengadaan dapat dikonsultasikan kepada Setjen Kemenkeu Biro Perlengkapan dan untuk Belanja Modal dapat dikonsultansikan kepada Itjen Kemenkeu Inspektorat V.
Flesibeldan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan situasi, dan kondisi yang tidak disangka- sangka 9. Dapat didasarkan pada jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (4- 5 tahun), dan jangka panjang (10- 15 tahun). B. Perencanaan Pengadaan Barang Bergerak Barang- barang yang bergerak dapat berupa berbagai macam perlengkapan dan perabot
.
  • f9nc79nnk4.pages.dev/495
  • f9nc79nnk4.pages.dev/497
  • f9nc79nnk4.pages.dev/931
  • f9nc79nnk4.pages.dev/379
  • f9nc79nnk4.pages.dev/353
  • f9nc79nnk4.pages.dev/877
  • f9nc79nnk4.pages.dev/75
  • f9nc79nnk4.pages.dev/599
  • f9nc79nnk4.pages.dev/116
  • f9nc79nnk4.pages.dev/860
  • f9nc79nnk4.pages.dev/604
  • f9nc79nnk4.pages.dev/971
  • f9nc79nnk4.pages.dev/275
  • f9nc79nnk4.pages.dev/528
  • f9nc79nnk4.pages.dev/687

    • pengadaan barang dan perlengkapan dilakukan oleh